apa itu kemendagri. PIKIRAN RAKYAT - Apa itu Marketplace Guru?Pertanyaan serupa mungkin muncul di benak publik usai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim mencetus ide barunya di rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Rabu, 24 Mei 2023. apa itu kemendagri

 
PIKIRAN RAKYAT - Apa itu Marketplace Guru?Pertanyaan serupa mungkin muncul di benak publik usai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim mencetus ide barunya di rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Rabu, 24 Mei 2023apa itu kemendagri id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menjadi salah satu departemen atau kementerian utama dalam pemerintahan kabinet negara

JAKARTA – Memasuki periode kedua, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendagri masih belum menunjukkan hasil memuaskan. SIPD bukan hanya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah semata, melainkan juga berperan dalam proses integrasi e-Database, e-Planning, e-Monev. 5 Pilar Percepatan Pencegahan Stunting. Pada hari buka posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 meja yaitu: Meja I : Pendaftaran Meja II : Penimbangan, Meja III : Pengisian KMS, Meja IV : Penyuluhan perorangan berdasarkan. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick-Off Pelaksanaan P3PD Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023). Apa itu NIK sudah dijelaskan dalam artikel cara mengecek kebenaran NIK. go. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraanSelain itu, ada juga urusan pemerintahan konkuren yang membagi urusan pemerintahan pusat dan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Aturan itu menyebutkan bahwa penjabat merupakan orang yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya. Untuk itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) selesaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD) itu. menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerahDaerah Kemendagri Mochamad Ardian menyampaikan, SIPD akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efek-tif, efisien, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan komunikasi. “Jadi tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat sendiri yang bekerja,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana. Gedung Kementerian Perindustrian lt. Angka target penerimaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara. © DITJEN DUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri RI Pesan TutupOleh karena itu, seyogyanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka terwujudnya efisiensi dan efektivitas. Kontak. Presentasi kepala daerah merupakan salah satu tahapan dari. kepada pemerintah pusat,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pidato yang dibacakan. Tetapi itu sudah menjadi cerita usang,. “Sehingga surat edaran yang dikeluarkan Mendagri itu bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2008,” kata dia. Sementara untuk difinisi SIPD sendiri adalah SISTEM INFORMASI yang membantu penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah,. com - 08129347000 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar PelayananPengecekan NIK juga dapat diakses melalui situs resmi yang disediakan Kemendagri, yaitu Dengan cara mencari menu e-KTP dan isi NIK yang dimiliki. Informasi Terkait Laporan LHKPN Pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Sekarang Harus Punya SKP Dulu. Pasal 351 UU No. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Renja Badan Litbang Kemendagri) merupakan dokumen perencanaan Badan Litbang untuk. Apa itu e-Perda? Aplikasi ePerda merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri yang bertujuan untuk mempercepat. “Selama permasalahan utama itu belum terselesaikan, e-perda tidak akan bisa berfungsi optimal dalam mencegah lahirnya perda bermasalah,” katanya. JAKARTA, KOMPAS. Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan persetujuan TPP bagi ASN di pemda. Yakni kode unik yang diberikan oleh Kemendagri kepada warga Negara Indonesia. 2020. Top Info Desa – Aplikasi Epdeskel Kemendagri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa. 5. Jakarta Selatan. Berkaitan dengan hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam penyelenggaraaan izin usaha di daerah. Pemerintah telah mempermudah pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan inovasi cetak mandiri dari rumah. Biro Ortala juga mewacanakan. Bangda Kemendagri adalah situs resmi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang menyediakan informasi dan layanan terkait dengan kebijakan,. Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah. Data Berbasis Liputan6. JAKARTA– Kepala Bagian Perencanaan Badan Litbang, Mohammad Noval menjelaskan, Badan Litbang memiliki berbagai data yang dapat dimasukkan ke dalam e-database milik Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri. Unduh Panduan Pendaftaran Akun e-Filing LHKPN. Apa itu Kemendagri? Kemendagri adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri di Indonesia. 6. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat bisa mengganti e-KTP fisik menjadi digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Disdukcapil Kota Pekanbaru mengumumkan pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat diunduh melalui smartphone. “Jadi, salah satu tujuan SIPD itu membuat APBD semakin transparan,” ungkap Ardian kepada. Terimakasih telah membantu mengulas Aplikasi Js. Kemendagri Dorong Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Terapkan BLUD, Apa Itu? (Kemendagri) mendorong agar Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Puskesmas untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 4. 7. Sebagai apoteker atau orang yang bekerja di bidang kefarmasian, Sobat Vmedis wajib tahu cara. . 1. Baca juga: Perbedaan E-KTP dan KTP Digital yang Perlu DiketahuiSejarah Kementerian Dalam Negeri RI. Kepala daerah yang tidak. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan. (Kemendagri ) saja. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnyaAplikasi itu dirancang sebagai aplikasi tunggal serta integrasi integrasi sistem pengelolaan anggaran sekolah atau Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, pengawasan, dan koordinasi di bidang otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, dan administrasi kependudukan. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Dalam pengumuman itu disebut Kemenlu membuka sebanyak 332 formasi, yang terdiri dari 286 formasi umum, 34 formasi cumlaude, 5 formasi Putra/ Putri Papua dan Papua Barat. Agar memudahkan penyampaian. "Launching aplikasi e-Perda merupakan bentuk. Liputan6. Peraturan Bersama – No. Adapun identifikasi tersebut dilakukan melalui Direktorat. TEMPO. Apa itu honrer? Pegawai honorer adalah pekerja. JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta Kementerian Dalam Negeri harus objektif dan profesional dalam mengangkat penjabat kepala daerah baik penjabat gubernur, bupati dan atau wali kota. Kapuspen Kemendagri) Berdasarkan aturan yang ada, penjabat kepala daerah itu tidak boleh melakukan mutasi jabatan. Apa itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan SIPD? Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. . Berikut. Biaya/tarif: Tidak dipungut biaya alias gratis. Dia memastikan akan mencari ke mana anggaran tersebut beralih. Kemendagri Tegaskan Dana Pemda di Bank Sesuai Peruntukannya. f. Kegiatan ini berlangsung secara online. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan. Senin, 13 Februari 2023 10:10 WIB. Ini Ulasan Dirjen Dukcapil Bedanya KTP-el dan KTP Digital. Daftar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Halaman ini terakhir diubah pada 26 Juli 2021, pukul 02. Penyerahan DIPA tersebut dihadiri secara langsung oleh. Kini aturan tersebut dicabut dan yang diberlakukan adalah Permendagri 70 Tahun 2019. 2. Liputan6. Lihat pula. go. 3. JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menghadiri rapat pusat dan daerah dalam rangka sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan secara daring, Selasa. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan penyebab utama yang membuat kasus korupsi masih kerap terjadi. Hal itu, menurut dia, juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Dengan adanya SIPD ini, cukup Kemendagri saja yang buat sistemnya, yang membiayai. 4. Kemendagri: Pemerintah Daerah Harus Pedomani NSPK Jakarta, Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Suhajar Diantoro mengatakan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengatur posisi Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Apa itu Badan Litbang Kemendagri? Indonesia Dalam Data; Data Pokok Kemendagri; Whistle Blowing System Badan Penelitian dan Pengembangan; Pemenang Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19; Pengunjung Situs. Jakarta - . “Jadi, salah satu tujuan SIPD itu membuat APBD semakin transparan,” ungkap Ardian kepa-da Warta Pemeriksa, Senin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memberlakukan KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP. “Kemendagri sangat mendukung. Pasalnya, kewenangan penjabat sama dengan kepala daerah definitif. 3. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan apa yang dimaksud dengan KTP Digital. Kirim e-mail ke alamat callcenter@dukcapil. Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Sebagai pedoman mekanisme pelaksanaan 46 tugas dan wewenang itu, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 33 Tahun. 051-122. Peraturan Mendagri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri . id : 7HLM. peneliti BPP Kemendagri. Benni tak banyak mengungkapkan isi rapat tersebut membahas apa saja. Website Kementerian Dalam NegeriJakarta -. Jakarta -. Masuk ke SIMONA untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia. Pola kerja yang agile perlu didukung teknologi digital melalui SPBE dan proses bisnis yang terintegrasi. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan Ketua RT punya tugas penting bagi masyarakat, meski proses administrasi kepedudukan kini minim prosedur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Kami sampaikan bahwa stok blangko KTP-el di Kemendagri masih banyak, dan juga telah kami distribusikan merata ke seluruh Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota," jelas. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan Sofifi sebagai Ibu Kota Maluku Utara yang tertunda selama 22 Tahun. Bahtiar dipercaya sebagai Dirjen Polpum Kemendagri sejak 27 Juli 2020. REPUBLIKA. yg telah disiapkan Kemendagri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Kala itu, Kementerian Dalam Negeri disebut sebagai Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi,. Hal itu berlangsung dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). ASN mesti bisa memahami urusan teknis pemerintahan mulai dari hal-hal dasar hingga menyeluruh. SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Pertama, e-register. Oleh sebab itu, adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak diambil. “Ruangan yang akan di renovasi untuk TA 2017 adalah ruang registrasi yang berada di Gedung B Kemendagri dengan dilengkapi tv touchscreen dan pojok pustaka. 337 Juta data kependudukan dan catatan sipil ( Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga bocor dan dijual di Internet. 1. Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan persetujuan TPP bagi ASN di pemda. Jakarta - Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) adalah identitas resmi seseorang sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan berlaku di seluruh wilayah NKRI. Untuk membuatnya masyarakat perlu mengakses. 37, BN. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala. 4. Sebelumnya, dia menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran Rp 1,902 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 ke DPR. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Terdapat penambahan 4 provinsi, penambahan 29 kecamatan (pemekaran dari kecamatan sebelumnya), 284 desa/kelurahan beralih ke kecamatan yang baru, penambahan 10 kelurahan baru dan 3 desa baru. Disahkannya perpres itu berdampak pada transformasi kelembagaan di lingkup Kemendagri, salah satunya terjadi di Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). 31. Perangkat Keras. 7. 6. com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan manfaat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber. Hal itu diungkapnya saat menjadi narasumber diskusi ihwal sosialisasi penilaian indeks inovasi daerah dan peran pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi, yang digelar Pemerintah Kota Pekanbaru secara virtual, Rabu (8/7/2020). Identitas Digital merupakan versi digital dari dokumen identitas yang dapat diakses secara online. P3DN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. co. KUA dan PPAS. Namun sebelum itu siapkan sejumlah persyaratannya yakni sebagai berikut, dikutip dari situs Indonesiabaik. Sistem Operasi minimal: Windows 7 (windows 10 direkomendasikan). Kementerian Dalam NegeriINNOVATIVE GOVERNMENT AWARD - KEMENDAGRI. com. Aplikasi Penyusunan Anjab ABK Kementerian Dalam Negeri. Namun, dikecualikan untuk penelitian. Merujuk Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mempunyai tugas: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan. id Kabar perkembangan dari Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang menjadi salah satu perjuangan PPDI, menemui babak baru. 02/2021 sebesar 97,22 persen atau masuk kategori sangat baik. Kehilangan dokumen-dokumen penting apalagi berhubungan dengan data kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga merupakan hal yang menjengkelkan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA menjelaskan, SE nomor. 2020/NO. go. Surat persetujuan tersebut sudah diterbitkan pada Selasa, 8 Maret 2022 dan diunggah di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). . Hal itu berdampak pada lingkungan sekitar dan juga kesehatan. Lebih lanjut dirinya mengapresiasi kemajuan implementasi dari ITKPD. DOK. “e-Perda hadir untuk melakukan segala hal, agar kita bisa menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik dalam launching e-Perda. com, Jakarta Dalam rangka Hati Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) dapat membuat layanan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Siang itu, Selasa (30/3/2021), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Keuda Kemendagri) Mochamad Ardian menerima Bupati Merauke Romanus Mbaraka bersama Sekda Kabupaten Merauke. Kemendagri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) didesak melakukan investigasi bersama untuk mencari tahu penyebab kebocoran. Hanya saja, salah satu. Bacaan 2 Menit. com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah-daerah. Sejarah B adan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri). Selain itu, Anda bisa cek NIK e-KTP melalui email. 52-53. com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan manfaat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Di akhir acara tersebut Mendagri mengakui bahwa kesulitan menghadirkan inovasi di daerah adalah pada sosok pemimpin daerahnya itu sendiri. Untuk itu, Bidang Pemerintahan Desa, Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan melakukan riset dan kajian terhadap peran PBD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Foto/Ist. 1. com - Mengurus pindah domisli kini lebih mudah karena tak perlu lagi surat keterangan dari RT/RW hingga desa/kelurahan. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5. Layanan Kependudukan dalam Genggaman. Apa itu Identitas Digital? Versi digital dari identitas fisik. Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1) - (6) Ayat (1): TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ; Jalan Taman Makam Pahlawan No. Untuk itu, Provinsi Jatim memperoleh predikat sebagai daerah sangat inovatif pada gelaran Innovative Government Award (IGA) selama periode 2018-2022. Apa itu BEM? Kenali Tugas & Fungsi Sebagai Lembaga Eksekutif Kampus. SMKI adalah singkatan dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan. com - Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi e-Perda, Rabu (9/3/2022).